INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

  • Sarudi Sarudi Fakultas Hukum UMM Mataram
Keywords: as to establish development which effective, clean slate and gets authority can be reached by on the up rule of law as requisite of its straightening bodypolitic

Abstract

Lemahnya penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia merupakan suatu ciri negara yang sedang berkembang masih mencari bentuk sendiri. Untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan pemerintah yang bersih berdasarkan supremasi hukum dengan meningkatkan kemampuan dan wibawa penegak hukum di samping menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. Pemupukan kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakan hukum keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Pembangunan dibidang hukum negara hukum Indoensia didasarkan atas landasan tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

References

Abdurrahman, SH., MH., Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia, Edisi Petama CV. Akademika Presidento.
Daniel. F.I. LEV. Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES.
Mahfud MD., Prof, Dr. SH., MS., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.
Mahfud MD., Prof, Dr. SH., MS., Politik Hukum di Indonesia, P3ES.
Yamin II. Mr. Prof, Naskah Pesiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid III, tahun I960.
Wahyono S.H. Prof, 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama,.
Hadjon SH., Prof, Dr. dan Tatiek Sidjatwati Dr., SH., MS., 2002. Good Govermance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
R. Wiyono S.H. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
SP. Marbanu, Dena Kamelus, CS, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum, Administrasi Negara, UII Press Yogyakata.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Published
2021-08-05
How to Cite
Sarudi, S. (2021). INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM. Widya Sandhi, 12(1), 1-12. https://doi.org/https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.