ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN INVESTOR PENGUSAHA PARIWISATA DI GILI TRAWANGAN

Abstract

Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah menyangkunt pemilikan hak atas tanah di wilayah Gili Trawangan. Berdasarkan perkiraan yang telah diuraikan dalam rapat di rumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Penguasaan ha katas tanah oleh PT Wah sah menurut Hukum? Faktor-faktor apa saja yag melatarbelakangi terjadiya sengketa antara PT. WAH dengan masyarakat di daerah Gili Trawangan? bagaimana upaya yang di tempuh oleh oara pihak dan solusi hukum yang di gunakan dalam penyelesaian sengketa.
Jenis penelitian normatif Empiris, dan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, history dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : Dalam sengketa terhadap hak warga masyarakat Gili Trawangan terhadap pemilikan lahan, pemerintah Daerah lebih bersikap berpihak pada investor yang memiliki ijin usaha dan sertifikat Hak Guna Bangunan , sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sengketa lahan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara tidak tegas dalam mengambil suatu keputusan dan kurang memahami tugas serta wewenangnya dan phak BPN tidak tegas dalam menindaklanjuti terhadap indikasi tanah terlantar dengan belum di lakukannya pengkajian dan penelitian lapangan sehingga penetapan sebagi tanah terlantar belum bisa di putuskan. Faktor yang menjadi permasalahan antara lain tidak ada ketegasan dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPN tidak melakukan koordinasi secara utuh terkait pengambilan kebijakan dalam penyelesaian sengketa dan BPN juga tidak melakukan tugas dan fungsinya secara tegas dan konkret dalam pengambilan keputusan terkait status lahan PT.WAH serta pada substansi hukum adanya tumpang tindih peraturan perundag-undangan.